Infonew , SUKABUMI
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi* menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan penting.
Pandangan itu disampaikan *Anang Janur* dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati, Jumat (4/9/2026).
*Soroti Penurunan PAD & Kenaikan Transfer*
Anang menyoroti proyeksi *PAD turun* dari Rp903,91 miliar menjadi *Rp895,18 miliar* atau berkurang Rp8,73 miliar / 0,97%.
“Kami ingin mengetahui apa yang menyebabkan PAD turun. Apakah angka tersebut sudah dihitung secara terukur dan sesuai dengan potensi pendapatan yang sebenarnya dimiliki Kabupaten Sukabumi?” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PDI-P mengapresiasi *pendapatan transfer naik* dari Rp3,081 triliun menjadi *Rp3,175 triliun* atau bertambah Rp93,46 miliar / 3,03%. Pemkab diminta menjelaskan faktor kenaikannya.
*Kenaikan Belanja Harus Terukur*
Belanja operasional naik dari Rp3,054 triliun menjadi *Rp3,152 triliun* (+Rp97,83 miliar).
Belanja modal naik dari Rp368,13 miliar menjadi *Rp438,26 miliar* (+Rp70,14 miliar).
“Kenaikan belanja harus dapat dipertanggungjawabkan melalui program yang jelas, terukur, efektif, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Anang.
Fraksi PDI-P juga mempertanyakan keseimbangan belanja operasional dan belanja modal. Belanja modal dinilai strategis untuk sarana prasarana jangka panjang.
*BTT Rp25 Miliar Diminta Rasional*
Untuk *Belanja Tidak Terduga Rp25 miliar*, Anang meminta alokasi dihitung rasional karena Sukabumi rawan bencana.
“BTT harus disiapkan secara rasional karena Kabupaten Sukabumi memiliki kerawanan bencana. Pemerintah perlu memastikan kemampuan anggaran tetap tersedia ketika terjadi keadaan darurat,” ujarnya.
*Dorong Pengentasan Kemiskinan, Stunting, Pendidikan, Kesehatan & Infrastruktur*
Fraksi PDI-P meminta alokasi untuk pengentasan kemiskinan dan stunting diperjelas. Anang menilai pengentasan kemiskinan tak cukup bantuan, tapi harus ada pemberdayaan agar masyarakat punya kesempatan meningkatkan ekonomi.
Fraksi juga mendorong peningkatan anggaran di *3 sektor dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur*. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus jadi indikator keberhasilan Perubahan APBD 2026.
*Perkuat Kemandirian Fiskal & Mitigasi Bencana*
Untuk mengurangi ketergantungan transfer, OPD diminta mencari sumber PAD baru tanpa membebani masyarakat.
“Ketergantungan terhadap pendapatan transfer harus terus dikurangi. Pemerintah daerah perlu memperluas sumber pendapatan agar kemandirian fiskal dan kekuatan ekonomi daerah dapat semakin baik,” tutur Anang.
Di tengah tekanan ekonomi, pemerintah juga didorong beri pelatihan kewirausahaan dan stimulus modal untuk UMKM dan generasi muda.
Fraksi PDI-P turut meminta penguatan mitigasi kekeringan, karhutla, banjir, longsor, dan tanah bergerak. Termasuk kesiapan air bersih saat krisis air.
“Pemetaan wilayah rawan bencana juga harus dilakukan agar penanganannya tidak terlambat,” katanya.
*Kesimpulan*
“Yang paling penting, jangan sampai ada anggaran yang tidak jelas manfaatnya. Setiap rupiah dalam perubahan APBD harus diarahkan untuk program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkas Anang. (Ateu/ellah)