LKI-CHANNEL, SUKABUMI
Fraksi *Partai Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi* menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Penyampaian dilakukan dalam rapat paripurna, Jumat (4/9/2026) oleh *Loka Tresnajaya*.
Fraksi Golkar mengapresiasi Pemkab yang telah menyampaikan rancangan sesuai tahapan. “Perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan, capaian kinerja semester I 2026, serta perkembangan kondisi fiskal daerah,” ujar Loka.
*PAD Turun, Transfer dan Lain-lain Naik*
Perhatian utama Golkar ada pada *PAD yang turun 0,97%* dari Rp903,91 miliar menjadi *Rp895,18 miliar*. Kontribusi PAD ke total pendapatan baru 21–22%.
“Kami mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi secara lebih konkret. Optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja BUMD juga perlu dilakukan agar kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi semakin kuat,” kata Loka.
Sementara *pendapatan transfer naik 3,03%* dan *lain-lain pendapatan sah naik 59,38%*. Golkar mengingatkan kenaikan transfer jangan membuat Pemkab mengendurkan upaya memperkuat PAD.
*Belanja Pegawai Naik, Belanja Modal Diapresiasi*
*Belanja pegawai naik Rp62,82 miliar*. Golkar minta dikelola proporsional untuk tingkatkan produktivitas aparatur dan kualitas pelayanan.
*Belanja modal naik 19,05%* atau sekitar *Rp70,14 miliar*, mencakup peralatan mesin serta jalan, jaringan, dan irigasi.
“Kami mengapresiasi peningkatan belanja modal. Namun, alokasinya harus benar-benar diarahkan pada pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama wilayah selatan Kabupaten Sukabumi yang aksesibilitas dan infrastrukturnya masih membutuhkan perhatian,” tutur Loka.
*Belanja Hibah & Bansos Disorot*
Belanja hibah naik *Rp20,89 miliar*. Golkar minta penyalurannya selektif, transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Belanja bansos turun *Rp8 miliar* tapi harus tetap menopang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
*BTT, SILPA, dan Defisit Jadi Catatan*
*BTT tetap Rp25 miliar*. Mengingat rawan bencana, Golkar minta Pemkab memastikan kesiapan anggaran dan mekanisme pencairan.
*SILPA tahun sebelumnya naik 91,59%* menjadi *Rp169,72 miliar*.
“Kami berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di setiap perangkat daerah. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak terealisasi secara optimal,” ucap Loka.
*Defisit juga naik 118,30%* dari Rp68,58 miliar menjadi *Rp149,72 miliar*. Pemkab diminta siapkan strategi pembiayaan dan mitigasi risiko fiskal.
*Rekomendasi Golkar*
1. *Optimalisasi PAD*: digitalisasi pemungutan pajak/retribusi, penguatan BUMD, pemanfaatan aset belum produktif.
2. *Efisiensi belanja operasional* kurang prioritas, dialihkan ke program berdampak langsung.
3. *Percepatan infrastruktur*: jalan, jembatan, irigasi, fokus ke wilayah selatan.
4. *Penguatan*: mitigasi bencana, perlindungan sosial, percepatan penurunan stunting, layanan kesehatan.
5. *Pariwisata*: percepatan pengembangan Palabuhanratu dan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu dengan dukungan infrastruktur dan promosi.
“Kami ingin perubahan APBD ini benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat. Infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan bencana, hingga pengembangan pariwisata harus berjalan seimbang agar pembangunan Kabupaten Sukabumi semakin merata,” kata Loka. ( Ateu/ellah)