PPP Minta APBD 2027 Sukabumi Hasilkan Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Angka

Advertisement

PPP Minta APBD 2027 Sukabumi Hasilkan Manfaat Nyata, Bukan Sekadar Angka

LKI CHANNEL
Jumat, 02 Oktober 2026

Infonew | SUKABUMI


Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi 2027 memasuki tahap pandangan fraksi. Fraksi PPP menekankan APBD harus menghasilkan program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Pandangan disampaikan anggota DPRD Fraksi PPP Andri Hidayana dalam paripurna, Kamis (1/10/2026).


“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Bukan hanya terlihat dalam angka, tetapi hadir dalam kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, berkembangnya UMKM, serta membaiknya pelayanan publik,” ujar Andri.


Agroindustri dan Pariwisata Perlu Ekosistem


Menurutnya, tema pembangunan 2027 yang fokus pada ekosistem pendukung agroindustri dan pariwisata harus diterjemahkan konkret.


Di agroindustri, perlu penguatan rantai ekonomi dari produksi, pengolahan, pengemasan, standardisasi, pembiayaan hingga pemasaran.


“Petani jangan hanya berhenti sebagai produsen bahan mentah. Harus ada nilai tambah yang bisa kembali kepada petani, pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat desa,” katanya.


Di pariwisata, pengembangan destinasi harus dibarengi konektivitas jalan, transportasi, sanitasi, kebersihan, keamanan, dan jaringan komunikasi, dengan pelibatan ekonomi lokal agar warga sekitar tidak hanya jadi penonton.


Infrastruktur Desa Jadi Perhatian

PPP juga menyoroti jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan jalan setapak sebagai akses vital ke sekolah, faskes, pasar, dan lahan pertanian.


“Pembangunan infrastruktur harus melihat fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan hanya dihitung dari panjang jalan yang dibangun, tetapi juga berapa banyak masyarakat yang terbantu,” ujarnya.


Fraksi mendorong pemetaan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah warga dilayani, fungsi ekonomi-sosial, dan urgensi layanan dasar.


Bantuan Keuangan Desa dan Sarana Keagamaan


Bantuan Keuangan Desa diminta tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel, diarahkan untuk infrastruktur dasar, ketahanan pangan, UMKM, BUMDes, dan pelayanan sosial.


“Bantuan keuangan desa harus tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel,” kata Andri.


Sarana keagamaan seperti masjid, musala, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan juga perlu perhatian sebagai ruang pembinaan generasi muda.


Andri menegaskan keberhasilan APBD bukan dari serapan anggaran, tapi hasil nyata.


“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar. Program juga harus memiliki target yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi,” tuturnya.


“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.


Ateu Ellah