Infonew | SUKABUMI
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti rencana penonaktifan kepesertaan BPJS Daerah bagi sekitar 210 ribu warga berpenghasilan rendah dalam pembahasan RAPBD 2027.
Sorotan disampaikan Iwan Ridwan dalam Pandangan Umum Fraksi PKS di Paripurna, Kamis (1/10/2026).
PKS meminta Pemkab menjelaskan skema perlindungan bagi warga kurang mampu yang terdampak, agar kelompok rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
“Ukuran utamanya adalah seberapa besar nilai publik, kualitas layanan, produktivitas, dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dari setiap rupiah uang rakyat,” tegas Fraksi PKS.
Sorotan lain Fraksi PKS
Pendidikan:Anggaran harus untuk pemerataan sarpras sekolah dan menekan putus sekolah, bukan habis untuk operasional birokrasi.
PAD:Dorong dukungan anggaran untuk perangkat penghasil PAD, seperti akreditasi lab Dinas Peternakan.
Infrastruktur:Pertanyakan kelanjutan revisi SK Bupati No 640/KEP.492-DPKP/2020 tentang Kawasan Permukiman Kumuh agar tidak timpang. Dorong perbaikan irigasi Cikolawing Cibadak, Bendungan Cibungaok Cisaat, irigasi Cipelang-Gunungguruh, serta pengaspalan ruas Cikidang-Bojongsoka, Simpang Dago-Darul Amal Cibitung, Pasir Munding Gegerbitung, dan pembukaan jalan alternatif Ciambar via TMMD.
Lingkungan & Tambang: Penanganan limbah batu hijau di Sungai Cikembar dan penertiban izin tambang mineral non-logam, IPAT, dan logam mulia koordinasi dengan Pemprov Jabar dan Kementerian ESDM.
Fasum:Penataan aset daerah, fasilitasi pemekaran Desa Nagrak Utara, dan pengajuan SMAN baru di Bantargadung dan Desa Benda Cicurug ke Pemprov Jabar.
Kesiapsiagaan Bencana: Memasuki musim hujan 2026/2027, perkuat sistem peringatan dini banjir-longsor dan inventarisasi lahan negara untuk relokasi, seperti sisa TORA, HGU dan HGB yang izinnya habis.
Fraksi PKS menegaskan RAPBD 2027 harus menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Ateu Ellah