Infonew | SUKABUMI
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti tingginya ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat dalam Rancangan APBD 2027.
Pandangan umum disampaikan jubir Fraksi Gerindra Hera Iskandar dalam Paripurna, Kamis (1/10/2026).
Total pendapatan diproyeksikan Rp4,171 triliun, belanja Rp4,240 triliun. Transfer Keuangan Daerah (TKD) masih dominan 78,29% dari pendapatan.
Di sisi lain, target PAD justru turun menjadi Rp897,54 miliar, turun Rp6,36 miliar atau 0,70% dari APBD murni 2026 sebesar Rp903,91 miliar.
“Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan mencapai 5,44 persen hingga 7,51 persen, melandainya target PAD menjadi pertanyaan teknokratis,” ujar Hera.
Dorongan Kemandirian Fiskal
Gerindra mendorong penguatan digitalisasi retribusi, optimalisasi pajak daerah termasuk Pajak Air Permukaan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
Infrastruktur Naik 57%
Fraksi juga menyoroti Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi yang naik 57,28% menjadi Rp288,27 miliar.
“Jangan sampai anggaran ratusan miliar kembali menjadi jalan berlubang dalam hitungan bulan akibat lemahnya pengawasan. Pengadaan barang dan jasa harus menekan efisiensi dan menghentikan segala bentuk kebocoran,” tegas Hera.
Ekonomi Desa dan BUMD
Untuk mengurangi ketergantungan pusat, Gerindra mengusulkan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP), dan Koperasi Desa Merah Putih dalam satu ekosistem, di mana koperasi desa masuk rantai pasok MBG sehingga petani, peternak, nelayan dan UMKM lokal ikut menikmati.
Bonus Produksi Panas Bumi Rp8 miliar diminta untuk pemberdayaan warga sekitar tambang dan konservasi.
Sektor BUMD diminta direstrukturisasi lewat audit kinerja agar memberi dividen dan ROI terukur, tidak membebani fiskal.
Lima Rekomendasi Gerindra:
1. Selaraskan APBD 2027 dengan Asta Cita, perkuat MBG, KDMP, Koperasi Desa
2. Perkuat ekosistem agroindustri dan pariwisata terintegrasi
3. Digitalisasi dan rekayasa target PAD
4. Kalkulasi cermat pembiayaan neto dan SiLPA Rp68,58 miliar agar tidak defisit dan tunda bayar
5. Lelang dini belanja modal infrastruktur setelah evaluasi gubernur, agar pekerjaan dimulai awal dan manfaat dirasakan sejak Triwulan I 2027. (Ateu/ellah)