Infonew| SUKABUMI
Sikap tidak responsif yang ditunjukkan oleh UPTD Pengelolaan Sungai Wilayah (PSDA) Sukabumi terkait dugaan pembiaran perusakan Sungai Cipelang akhirnya memicu reaksi keras. Pengurus Daerah Media Independen Online (PD MIO) Sukabumi Raya secara resmi melayangkan Surat Penegasan Kedua setelah janji hak jawab yang disepakati pada pertemuan Rabu lalu tak kunjung ditepati.
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap lemahnya keterbukaan informasi publik di instansi yang mengelola aset vital milik negara tersebut.
Koalisi Lintas Sektoral: Media dan Ormas Merapat
Aksi nyata ditunjukkan oleh jajaran pengurus PD MIO Sukabumi Raya. Sekretaris Jenderal, Yulius Abdillah, tampak mendampingi Ketua PD MIO, Purwanto, S.H., saat mendatangi kantor UPTD PSDA untuk menagih komitmen klarifikasi.
Tidak bergerak sendirian, upaya kontrol sosial ini juga mendapat dukungan penuh dari Ketua Ato, Ketua Ormas GASAK Kota Sukabumi. Kehadiran koalisi ini memberikan sinyal kuat bahwa pengrusakan lingkungan di Sungai Cipelang bukan sekadar masalah administratif, melainkan ancaman serius bagi kelestarian alam Sukabumi yang harus dikawal bersama.
Skandal Perusakan 100 Meter Badan Sungai
Pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan atas temuan investigasi mengenai pengerusakan badan sungai sepanjang kurang lebih 100 meter yang diduga dilakukan oleh oknum berinisial D. Meski pihak PSDA sempat menjanjikan akan memberikan hak jawab secara tertulis, namun hingga kini instansi tersebut terkesan mengulur waktu dan menutup diri dari konfirmasi pers.
Sentilan Keras Ketua MIO: "Seragam Kalian dari Keringat Rakyat"
Kritik tajam pun terlontar dari Ketua MIO, Purwanto. Ia menyoroti fenomena "tumpulnya" penegakan aturan di lapangan terhadap aset-aset rakyat yang dirusak oleh oknum.
"Sepatu dan baju dinas yang kalian pakai itu dibeli menggunakan uang keringat rakyat! Tugas kalian adalah menjaga aset rakyat, bukan malah diam saat sungai dirusak. Jika surat kedua ini tetap diabaikan, kami anggap PSDA telah melepaskan hak jawabnya dan kami akan segera melangkah ke otoritas yang lebih tinggi," tegas Purwanto dengan nada pedas.
Menagih Ketegasan di Tengah Kegelisahan Publik
Kritik ini seolah menjadi muara dari kegelisahan publik di Sukabumi yang sering kali melihat skandal hukum mandek hingga bertahun-tahun. Kehadiran MIO bersama GASAK menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial tidak akan tinggal diam melihat aparatur yang digaji rakyat namun terkesan "tumpul" terhadap pelanggaran di depan mata.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak UPTD PSDA Sukabumi belum memberikan tanggapan resmi terkait surat kedua yang dilayangkan. MIO Sukabumi Raya memastikan akan terus mengawal kasus Sungai Cipelang ini hingga ada tindakan nyata dan sanksi tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan.
(TimRed)